Selamat Jalan, Syekh...

#beritaduka
#Syekh-Ali-Jaber

(اسۡتِکۡـبَارًا فِی الۡاَرۡضِ وَ مَکۡرَ السَّیِّیَٔ ؕ وَ لَا یَحِیۡقُ الۡمَکۡرُ السَّیِّیُٔ اِلَّا بِاَہۡلِہٖ ؕ فَہَلۡ یَنۡظُرُوۡنَ اِلَّا سُنَّتَ الۡاَوَّلِیۡنَ ۚ فَلَنۡ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰہِ تَبۡدِیۡلًا ۬ۚ وَ لَنۡ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰہِ تَحۡوِیۡلًا ﴿۴۳﴾ )
[Surah Fatir 43]
karena kesombongan (mereka) di bumi dan karena rencana (mereka) yang jahat. Rencana yang jahat itu hanya akan menimpa orang yang merencanakannya sendiri. Mereka hanyalah menunggu (berlakunya) ketentuan kepada orang-orang yang terdahulu. Maka kamu tidak akan mendapatkan perubahan bagi Allah, dan tidak (pula) akan menemui penyimpangan bagi ketentuan Allah itu.

#quran

Count down,...

17 07 17 = 0    
17 08 17 = 1    17 08 18 = 1
17 09 17 = 2    17 09 18 = 2
17 10 17 = 3    17 10 18 = 3
17 11 17 = 4    17 11 18 = 4
17 12 17 = 5    17 12 18 = 5
17 01 18 = 6    17 01 19 = 6
17 02 18 = 7    17 02 19 = 7
17 03 18 = 8    17 03 19 = 8
17 04 18 = 9    17 04 19 = 9
17 05 18 = 10  17 05 19 = 10
17 06 18 = 11  17 06 19 = 11
17 07 18 = 12  17 07 19 = 12

17 08 19 = 1    17 08 20 = 1
17 09 19 = 2    17 09 20 = 2
17 10 19 = 3    17 10 20 = 3
17 11 19 = 4    17 11 20 = 4
17 12 19 = 5    17 12 20 = 5
17 01 20 = 6    06 01 21 = ... 6
17 02 20 = 7
17 03 20 = 8
17 04 20 = 9
17 05 20 = 10
17 06 20 = 11
17 07 20 = 12


#734 
#justwritesomething 
#countdown-734

Tuhanmu itu beneran ada, dan Dia akan berbuat semau Nya Dia. Satu hal yang pasti, Dia telah mengharamkan melakukan kedzaliman kepada hamba Nya. Yang bermasalah itu kamu, dan itu sudah pasti. Dan solusi dari masalahmu itu, kamu gak akan bisa menemukannya. Hanya ada satu cara, serahkan semua Nya kepada Nya.

Dan yang terakhir, ikhlas, benerin dulu hatimu. Cek lagi, sudah yakin bener?

#minds

Faktur Pajak Bagi Pelanggan yang Tanpa NPWP
oleh Agus S. Lihin dan Hendra Wijana - Konsultan Pajak
Oleh: Hendrika Yunapritta      
Minggu, 03 Januari 2021 | 15:05 WIB
  
Faktur Pajak Bagi Pelanggan yang Tanpa NPWP

KONTAN.CO.ID -
PERTANYAAN:
Perusahaan saya sudah PKP bergerak di bidang perdagangan alat listrik. Sebagian besar pelanggan kami belum PKP dan ada juga malah yang tidak mempunyai NPWP. Saya mendapatkan informasi bahwa setiap transaksi penjualan kepada customer wajib mengisi NPWP atau NIK. Yang saya tanyakan adalah:
1. Apakah perusahaan kami tetap bisa menerbitkan e-faktur untuk customer tetapi mereka meminta untuk tidak dicantumkan NPWP nya dengan kata lain NPWP 00000000?
2. Untuk pembeli yang tidak punya NPWP, apakah wajib meminta KTP untuk dicantumkan NIK di e-faktur?
3. Apakah sanksinya sebesar 2% dari DPP bagi penjual yang tidak mengisi identitas pembeli atau NPWP Pembeli di faktur pajak?
Enrico,Jakarta
 
JAWABAN:
TERIMAKASIH. Menjawab pertanyaan, kita dapat merujuk pada ketentuan Pasal 112 UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah serta memberi kepastian terkait identitas pada Pasal 13 ayat (5) UU PPN, menjelaskan bahwa keterangan yang wajib dicantumkan dalam faktur pajak Wajib Pajak terhitung sejak 2 November 2020.
PPKP yang melakukan transaksi penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak wajib membuat faktur pajak dengan mengisi identitas pembeli, berupa NPWP atau NIK atau nomor paspor bagi subjek pajak luar negeri. Keterangan yang wajib dicantumkan dalam faktur pajak:
a. nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan barang atau jasa kena pajak;
b. identitas pembeli barang atau jasa kena pajak yang meliputi:
1. nama, alamat, dan NPWP atau nomor induk kependudukan atau nomor paspor bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi; atau
2. nama dan alamat, dalam hal pembeli barang atau penerima jasa kena pajak merupakan subjek pajak luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU PPh;
c. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
f. kode, nomor seri, dan tanggal faktur;
g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.
Pasal 113 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 14 ayat (1) huruf e UU KUP (UU Nomor 28 Tahun 2007), menegaskan bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak bila pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tidak mengisi Faktur Pajak secara lengkap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6) UU PPN 1984 dan perubahannya, selain identitas pembeli barang atau penerima jasa kena pajak serta nama dan tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g UU PPN 1984 dan perubahannya dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran.
Sanksi administrasi terhadap pengusaha atau PKP, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai denda sebesar 1% (satu persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.
Terminologi PKP Pedagang Eceran adalah PKP yang dalam kegiatannya melakukan penyerahan barang kena pajak dengan cara:
a. melalui tempat penjualan eceran seperti toko atau mendatangi konsumen akhir;
b. dengan cara penjualan eceran yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang; dan
c. pada umumnya transaksi dilakukan secara tunai dan penjual langsung menyerahkan Barang Kena Pajak.
Dapat disimpulkan, selain PKP Pedagang eceran wajib menerbitkan faktur pajak dan mengisi keterangan sesuai ketentuan di atas. Adapun sanksi bagi penjual yang menerbitkan faktur pajak dengan tak mengisi identitas pembeli dikenakan sanksi 1% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).
Editor: Hendrika

diambil dari https://insight.kontan.co.id/news/faktur-pajak-bagi-pelanggan-yang-tanpa-npwp/amp


#pajak
#UU-cipta-kerja
#PPN
#faktur-pajak
#wajib-NIK

H. Masduri meninggal

#beritaduka

https://apahabar.com/2020/12/perusahaan-tambang-cina-sudah-kantongi-izin-di-kotabaru-kapan-beroperasi/amp/

PT QINFA MINING INDUSTRI (QMI)
PT SUMBER DAYA ENERGI (SDE)

10 juta ton per tahun
Kotabaru


#pajak
#tambang
#pt-qinfa
#pt-sumber-daya-energi

Arutmin Dapat Perpanjangan Izin Tambang
Rabu, 4 November 2020 | 18:59 WIB
Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB
Ilustrasi batu bara.
"Ilustrasi batu bara."

Jakarta, Beritasatu.com - PT Arutmin Indonesia (Arutmin), salah satu anak usaha dari PT Bumi Resources Tbk.
(BUMI) telah memperoleh perpanjangan pertama Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pemerintah.

“Kami berterima kasih kepada Pemerintah atas jawaban dari harapan kami selama ini, dan kami akan tetap berkontribusi bagi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan dengan terus melakukan program-program pembangunan berkelanjutan serta komitmen untuk terus patuh pada peraturan dan hukum yang berlaku dengan praktik tata kelola pertambangan yang baik,” kata Presiden Direktur BUMI Resources Tbk. Saptari Hoedaja, dalam keterangan resminya hari ini.

Advertisement

Izin diperoleh pada 2 November 2011 melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 221K/33/MEM/2020 tentang Izin Usaha Pertambangan Khusus Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian Perpanjangan PT Arutmin Indonesia.

IUPK ini diberikan untuk jangka waktu selama 10 tahun sampai dengan tanggal 1 November 2030 dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PT Arutmin Indonesia menyambut baik kepastian status IUPK yang telah diperoleh melalui SK Menteri ESDM dan peluang untuk memperkuat kontribusi bagi perekonomian nasional.


Pemberian IUPK ini dilakukan melalui proses mekanisme permohonan perpanjangan oleh Arutmin kepada Pemerintah dengan memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara serta peraturan pelaksanaan lainnya.

Pemerintah telah melakukan evaluasi dari aspek administratif, teknis, lingkungan dan finansial termasuk kinerja pengusahaan pertambangan yang baik dari Arutmin serta mempertimbangkan keberlanjutan operasi, optimalisasi potensi cadangan batu bara dalam rangka konservasi batu bara dari IUPK pada tahap kegiatan operasi produksi maupun kepentingan nasional. Pemberian izin ini akan berdampak baik bagi keberlangsungan operasional perusahaan dan juga bagi penerimaan negara.



Sumber: BeritaSatu.com
Arutmin Dapat Perpanjangan Izin Tambang

#pajak
#arutmin
#tambang

KMK 540/2020
Skema Baru Sanksi Administrasi Pajak Resmi Berlaku, Ini Kata DJP

#pajak
#undang-undang-cipta-kerja